Trump Terbitkan Perintah Eksekutif AI: AS Minta Perusahaan Kirim Model untuk Pengawasan Keamanan
Presiden Donald Trump pada 2 Juni 2026 menandatangani perintah eksekutif bertajuk “Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security” yang meminta perusahaan AI secara sukarela menyerahkan model tercanggih mereka kepada pemerintah federal untuk menjalani pengujian keamanan siber sebelum dirilis ke publik.
Inti Perintah: Sukarela, Bukan Wajib
Perintah ini tidak menciptakan sistem perizinan atau persetujuan pemerintah yang bersifat wajib. Bagian 4(e) secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada bagian dalam perintah yang dapat ditafsirkan sebagai authorization untuk menciptakan persyaratan lisensi pemerintah yang wajib, pra-persetujuan, atau perizinan untuk pengembangan, publikasi, atau distribusi model AI.
Perusahaan AI seperti OpenAI, Anthropic, dan Google secara sukarela diajak untuk berpartisipasi dalam proses benchmarking yang akan menilai kapabilitas siber canggih dari model mereka. Jika sebuah model ditetapkan sebagai “covered frontier model,” perusahaan diminta memberikan akses hingga 30 hari sebelum model tersebut dirilis secara luas.
Proses Klasifikasi: NSA Tentukan Ambang Batas
Yang membuat perintah ini menarik adalah tidak ada definisi pasti apa yang Qualifies sebagai “covered frontier model.” Ambang batas akan ditentukan oleh proses klasifikasi yang dikembangkan oleh NSA setelah perintah ditandatangani. Perusahaan pada dasarnya tidak punya visibilitas ke dalam proses penunjukan ini — mereka hanya diberitahu apakah model mereka masuk atau tidak.
federal agencies diberi waktu 60 hari untuk menyusun kerangka kerja sukarela ini. Agencies termasuk NSA, Department of Homeland Security, dan Office of Management and Budget bertanggung jawab merancang proses berbagi informasi seputar model frontier AI.
Pembersihan Keamanan Siber AI
Di samping mekanisme akses awal, perintah juga mendirikan AI Cybersecurity Clearinghouse — forum koordinasi sukarela antara industri AI dan operator infrastruktur kritis untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan perangkat lunak secara massal.
Perintah mendesak Secretary of Homeland Security menerbitkan binding operational directives untuk memperluas akses alat keamanan siber berbasis AI ke Federal agencies, pemerintah negara bagian dan daerah, serta operator infrastruktur kritis termasuk rumah sakit pedesaan, bank komunitas, dan utilitas lokal.
Jaksa Agung juga diminta memprioritaskan penuntutan terhadap individu yang menggunakan AI untuk mengakses secara ilegal atau merusak sistem komputer, mencuri data, atau memfasilitasi aktivitas kriminal lainnya.
Anthropic dan OpenAI di KTT G7
Perlu dicatat bahwa Anthropic, OpenAI, dan Google semuanya mengirim perwakilan ke KTT G7 di mana topik AI menjadi fokus utama. Ini menunjukkan bahwa regulator global dan perusahaan AI kini terlibat dalam dialog langsung di level tertinggi, terlepas dari apakah kerangka kerja pengawasan bersifat sukarela atau tidak.
Pada saat yang sama, Anthropic telah membatasi akses ke model Claude Mythos Preview, model yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan keamanan dalam perangkat lunak. Pembatasan ini terjadi menjelang pengumuman perintah Trump, yang memberi spekulasi bahwa administrasi telah meminta pemblokiran sukarela atas model-model paling mampu.
Perbandingan dengan Pendekatan Biden
Tim Trump secara eksplisit membandingkan pendekatan mereka dengan kebijakan AI Biden. Menurut Fact Sheet Gedung Putih, administration Biden menerapkan pendekatan regulasi top-down sementara Trump bekerja sama dengan industri alih-alih menghambat inovasi.
Pada Juli 2025, Trump mencabut perintah AI Biden yang dianggap terlalu luas. Pada bulan yang sama, dia menandatangani perintah yang melarang pemerintah federal menggunakan model AI yang mengandung bias ideologis atau agenda sosial. Pada Desember 2025, diperintahkan perlindungan bagi inovasi AI dari rezim kepatuhan yang tidak konsisten dan mahal akibat undang-undang negara bagian yang berbeda-beda.
Mengapa Ini Penting
Perintah ini menandai pertama kalinya pemerintahan AS secara formal meminta akses awal ke model AI paling mampu dari perusahaan-perusahaan teknologi besar. Meskipun bersifat sukarela, struktural ini menciptakan preseden untuk koordinasi langsung antara pemerintah dan lab AI dalam hal keamanan nasional.
Bagi industri, pertanyaannya adalah apakah partisipasi sukarela akan benar-benar sukarela, atau apakah perusahaan yang tidak ikut akan menghadapi konsekuensi tidak langsung. Bagi regulator global, perkembangan ini bisa memicu percakapan serupa tentang pengawasan AI frontier di Uni Eropa dan Asia.
Tidak ada kewajiban hukum bagi perusahaan untuk berpartisipasi. Namun, perusahaan yang memilih untuk tidak ikut mungkin akan menghadapi tekanan politik yang tidak nyaman soal perusahaan yang menolak bekerja sama dengan keamanan nasional AS.
Sumber
- CNBC — “Trump signs AI executive order asking companies to give govt early access to models” (2 Juni 2026)
- The White House — “Fact Sheet: President Donald J. Trump Promotes Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security” (2 Juni 2026)
- POLITICO — “Trump finds an AI policy he can live with” (2 Juni 2026)
- Wiley Rein — “New AI Executive Order Addresses Frontier Models and Cybersecurity Vulnerabilities” (3 Juni 2026)
- Latham & Watkins — “President Trump Signs Executive Order Establishing AI Cybersecurity and Frontier Model Framework” (3 Juni 2026)
